PEREKONOMIAN INDONESIA DARI ORDE LAMA, ORDE BARU, ORDE REFORMASI
MAKALAH
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kelompok 1 :
1.
MIFTAHUL JANNAH (A1A016088)
2.
NOVIA WULANDARI (A1A015088)
3.
MAULINA DARIL PUTRI (A1A016086)
4.
MITA RAHMATIA (A1A016089)
5.
NORA AYU HARPAINI (A1A016101)
6.
NURIL HAFIZHAH RIADLUSTSANI (A1A016106)
7.
JOBY RUSENDI (A1A016064)
8.
MAULIDA APNI FIKRI (A1A016085)
KELAS B
ILMU EKONOMI
STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS
EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS
MATARAM
T.A 2018/2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Ekonomi
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring
perkembangan zaman ,tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah oleh karena itu
ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan
yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti
inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Jika
hal ini ditangani dengan tepat maka suatu negara mengalami keadaan ekonomi yang
stabil, mempengaruhi kesejahteraan kehidupan penduduk yang ada negara tersebut.
Sudah
73 tahun Indonesia merdeka. Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia tidak
juga membaik. Masih terdapat ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan dan
pengangguran masih tinggi, serta pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk
dapat memperbaiki sistem perekonomian di Indonesia, kita perlu mempelajari
sejarah tentang perekonomian Indonesia dari masa penjajahan, orde lama, orde
baru hingga masa reformasi.
Orde
baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara
kekuasaanmasa Sukarno (Orde Lama) dengan masa Suharto. Sebagai masa yang
menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun
1965. Orde baru lahir sebagai upaya untuk: mengoreksi total penyimpangan yang
dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat,
bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni
dan konsekuen dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas
nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa.
Setelah
Orde Baru memegang talpuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul
suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan status quo. Hal ini
menimbulkan ekses-ekses negative, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru
tersebut. Akhirnya berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan dari
nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945,
banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Penyelewengan dan penyimpangan yang
dilakukannya itu direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa, sehingga hal
tersebut selalu dianggap sah dan benar, walaupun merugikan rakyat.
1.2. Rumusan Masalah
1.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa penjajahan belanda
2.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa orde Lama
3.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa orde Baru
4.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa reformasi
5.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa SBY
6.
Bagaimana sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa Sekarang
1.3. Tujuan
1. Mengetahui sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa penjajahan belanda
2. Mengetahui sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa orde Lama
3. Mengetahui sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa orde Baru
4. Mengeathui sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa reformasi
5. Mengetahui sejarah sistem ekonomi
indonesia pada masa SBY
6. Mengetahui sejarah
sistem ekonomi indonesia pada masa Sekarang
BAB II
PEMBAHASAN
2.1
Sistem Perekonomian Indonesia
di Masa Kolonial Belanda
Sebagai hasil dari berbagai kajian yang lebih mutakhir
mengenai sejarah perekonomian bangsa kita di masa kekuasaan
Belanda pernah disajikan dalam suatu konferensi terbuka yang secara khusus membahas sejarah
perekonomian Indonesia.
Yang pertama di
pertengahan dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan
Indonesia yang berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan
Belanda yang terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum.
Bahkan hasil pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut
melahirkan berbagai temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam,
contohnya sistem tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu,
banyak sejarahwan yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih miskin,
padahal tidak demikian.
Termasuk bagian
kedua yang menjadi pendorong terhadap bangkitnya keinginan mempelajari sejarah perekonomian Indonesia adalah hasil pengumpulan dan
seleksi beberapa data statistik yang sangat besar yang dilakukan oleh almarhum
P. Creutsberg yang merupakan seorang pensiunan biro pusat statistik Jakarta
yang juga saat itu membawahi beberapa
kelompok ekonom kecil Belanda.
Kelompok itu
berhasil mengumpulkan statistik perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1816 –
1940 yang kemudian mengalihkan perhatian beberapa ekonom Australia yang saat
itu turut mempelajari sejarah ekonomi Indonesia masa kini, justru semakin
tertarik untuk terlebih dahulu mempelajari data statistik yang dikumpulkan oleh
kelompok ekonom Belanda tersebut
dalam rangka menjadi acuan untuk mempelajari ekonomi Indonesia di masa kini.
Pada masa
penjajahan,Indonesia menerapkan system perekonomian monopolis. Dimana setiap
kegiatan perekonomian dijalankan sesuai dengan penguasa perdagangan Indonesia
saat itu. VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia pada saat
itu, disini VOC menerapkan peraturan dan strategi agar mereka tetap menguasai
perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang diterapkan VOC seperti
kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC dan pajak hasil bumi yang dirancang
untuk mendukung monopoli tersebut. Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda,
VOC diberi hak Octrooi,antara lain meliputi:
· Hak mencetak
uang
· Hak
mengangkat dan memberhentikan pegawai
· Hak
menyatakan perang dan damai
· Hak untuk
membuat angkatan bersenjata sendiri
· Hak untuk
membuat perjanjian dengan raja-raja
Disamping itu VOC juga menjaga agar harga
rempah-rempah agar tetap tinggi.antara lain dengan diadakannya pembatasan
jumlah tanaman rempah-rempah. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di
Maluku yang memang sudah diisolasi VOC dari pola pelayaran niaga samudera
Hindia. Dengan monopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas
negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda.
Disamping itu juga diterapkan kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk
Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi
ekspor cengkeh yang hanya 1.050 metrik ton. Dan pada tahun 1795, VOC bubar
karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan
itu nampak pada defisitnya kas VOC, yang antara lain disebabkan oleh :
·
Peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan
memakan biaya besar,terutama perang Diponegoro.
·
Penggunaan tentara sewaan memebutuhkan biaya besar
·
Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri
·
Pembagian deviden kepada para pemegang saham, walaupun
kas defisit.
A. Sejarah
Sistem Perekonomian Indonesia di Masa Sistem Tanam Paksa
Menurut
sejarah, sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa ditahun 1830
terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah penjajah akibat dari Perang
Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang terbesar di tanah Jawa dan
juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera Barat. Kemudian Jendral Van
den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin untuk menerapkan Sistem
Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel yang memiliki tujuan utama
untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran pemerintah serta untuk
mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis terpakai.
Sebenarnya
sistem tanam paksa ini lebih kejam dan lebih keras dibanding dengan sistem
monopoli VOC sebab adanya sasaran keperluan pemasukan negara yang memang sangat
dibutuhkan saat itu. Jika dalam masa monopoli VOC para petani diwajibkan
menjual hasil tertentu dari pertaniannya kepada VOC, maka di masa tanam paksa
ini pemerintah sekaligus yang menetapkan harganya. Akibatnya matinya perkembangan
sistem pasar yang bebas.
Sistem tanam
paksa ini juga banyak dijadikan contoh sejarah klasik yang menindas rakyat
Indonesia khususnya petani di Jawa saat itu.Dengan memaksa para petani untuk
bekerja hingga 4 kali lebih lama dari jam kerja biasa dengan tujuan pokok agar
kapasitas hasil pertanian meningkat demi untuk meningkatkan kondisi ekonomi pemerintahan Belanda saat itu.
Memang dari
hasil sistem Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga
dapat dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh
pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani
tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa
sistem tanam paksa tersebut.
2.2
Sistem Perekonomian Indonesia
di Masa Orde Lama
Pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia
mengarah perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, yang
bertujuan untuk memajukan industri kecil untuk memproduksi barang pengganti
impor yang pada akhirnya diharapkan mengurangi tingkat ketergantungan luar
negeri. Sistem moneter tentang perbankan khususnya bank sentral masih berjalan
seperti wajarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya hak ekslusif untuk mencetak
uang dan memegang tanggung jawab perbankan untuk memelihara stabilitas
nasional. Bank Indonesia mampu menjaga tingkat kebebasan dari pengambilan
keputusan politik.
Masa orde lama
dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat itu,
keadaan ekonomi Indonesia mengalami kegiatan produksi terhenti pada
tingkat inflasi yang tinggi. Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana
rata-rata umur kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa
tidak fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang terjadi pada
saat itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih
peninggalan jaman kolonial, struktur ini disebut dual society dimana
struktur dualisme menerapkan diskriminasi dalam setiap kebijakannya baik yang
langsung maupun tidak langsung. Keadaan ekonomi Indonesia menjadi bertambah
buruk dibandingkan pada masa penjajahan Belanda. Sejak tahun 1955, pembangunan
ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini dikuatkan dengan
keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun (1961). Kebijakan
ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa proyek kecil
untuk mendukung proyek besar tersebut. Rencana ini mencakup sektor-sektor
penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun sayangnya Rencana Pembangunan
Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau dapat dikatakan gagal karena
beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa untuk menyuplai modal serta
kurangnya tenaga ahli. Perekonomian Indonesia pada masa ini mengalami penurunan
atau memburuk. Terjadinya pengeluaran besar-besaran yang bukan ditujukan untuk
pembangunan dan pertumnbuhan ekonomi melainkan berupa pengeluaran militer untuk
biaya konfrontasi Irian Barat, Impor beras, proyek mercusuar, dan dana bebas
(dana revolusi) untuk membalas jasa teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
Selain itu Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai
dekat dengan negara-negara komunis. Untuk lebih jelas nya berikut ini adalah
penjelasan terperinci nya.
2.3
Sistem Perekonomian Indonesia
di Masa Orde Baru
Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat
ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan
kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program
pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada
usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan
pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena
adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi
kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program
pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah
menempuh cara sebagai berikut:
1.
Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi
2.
Kerja Sama Luar Negeri
3.
Pembangunan Nasional
Pelaksanaannya
pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:
1)
Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun
2) Jangka
pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan
jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan
selalu saling berkaitan/berkesinambungan.Selama masa Orde Baru terdapat 6
Pelita, yaitu :
1.
Pelita I
Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan
awal pembangunan Orde Baru.Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup
rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap
berikutnya dengan sasaran dalm bidang Pangan, Sandang, Perbaikan prasarana,
perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
2.
Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran
utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana,
mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II
cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal
pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju
inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi
turun menjadi 9,5%.
3.
Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III
pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih
menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan,
yaitu:
a)
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya
sandang, pangan, dan perumahan.
b)
Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
c)
Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan
kerja
d)
Pemerataan kesempatan berusaha
e)
Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan
khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan
f)
Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah
tanah air
g)
Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
4.
Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya
adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang
dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980
yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya
mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga kelangsungan pembangunan
ekonomi dapat dipertahankan.
5.
Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya
pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup
baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan
luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih
baik dibanding sebelumnya.
6.
Pelita VI
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya
masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan
pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama
pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara
Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik
dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.
A.
Kronologis Runtuhnya Sistem
Pemerintahan Orde Baru
1.
Krisis Moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand,
keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$
900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Tapi banyak
perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang
menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah
karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.
Tapi begitu Thailand melepaskan
kaitan Baht pada US Dollar di bulan Juli 1997, Rupiah kena serangan
bertubi-tubi, dijual untuk membeli US Dollar yang menjadi murah. Waktu
Indonesia melepaskan Rupiah dari US Dollar, serangan meningkat makin
menjatuhkan nilai Rupiah. IMF maju dengan paket bantuan US$ 20B, tapi Rupiah
jatuh terus dengan kekuatiran akan hutang perusahaan, pelepasan Rupiah
besar-besaran. Bursa Efek Jakarta juga jatuh. Dalam setengah tahun, Rupiah
jatuh dari 2,000 dampai 18,000 per US Dollar.
2.
Tragedi “TRISAKTI”
Tragedi 12 mei 1998 yang menewaskan
4 orang mahasiswa Universitas Trisakti. Tragedi yang sampai saat ini masih
dikenang oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia belum jelas penyelesaiannya
hingga sekarang. Tahun demi tahun kasus ini selalu timbul tenggelam. Setiap 12
Mei mahasiswa pun berdemo menuntut diselesaikannya kasus penembakan mahasiswa
Trisakti. Namun semua itu seperti hanya suatu kisah yang tidak ada masalah
apapun. Seperti suatu hal yang biasa saja. Pemerintah pun tidak ada suatu
pernyataan yang tegas dan jelas terhadap kasus ini. Paling tidak perhatian
terhadap kasus ini pun tidak ada. Mereka yang telah pergi adalah :
Mereka
merupakan Pahlawan Reformasi selain mahasiswa lainnya yg ikut berjuang pada
saat itu.
3.
Penjarahan
Pada tanggal 14 Mei 1998, Jakarta
seperti membara. Semua orang tumpah di jalanan. Mereka merusak dan menjarah
toko dan gedung milik swasta maupun pemerintah. Masa pada saat itu sudah
kehilangan kendali dan brutal akibat kondisi yang terjadi di tanah air pada
saat itu.
Tak hanya itu, massa juga memburu
warga keturunan Cina. Tarakhir, banyak warga keturunan Cina mengungsi ke luar
negeri. Sebagian lainnya bertahan dalam ketakutan
dan munculah isyu-isyu gak tidak
jelas bahwa pada hari itu terjadi perkosaan masal warga keturunan tiong Hoa.
4.
Mahasiswa Menduduki Gedung MPR
18 Mei Pukul 15.20 WIB, Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko di Gedung
DPR, yang dipenuhi ribuan mahasiswa, dengan suara tegas menyatakan, demi
persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil
Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan
bijaksana. Harmoko saat itu didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad.
Pukul 21.30 WIB, empat orang menko
(Menteri Koordinator) diterima Presiden Soeharto di Cendana untuk melaporkan
perkembangan. Mereka juga berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyarankan
agar Kabinet Pembangunan VII dibubarkan saja, bukan di-reshuffle. Tujuannya,
agar mereka yang tidak terpilih lagi dalam kabinet reformasi tidak terlalu
“malu”. Namun, niat itu tampaknya sudah diketahui oleh Presiden Soeharto. Ia
langsung mengatakan, “Urusan kabinet adalah urusan saya.” Akibatnya, usul agar
kabinet dibubarkan tidak jadi disampaikan. Pembicaraan beralih pada soal-soal
yang berkembang di masyarakat.
Pukul 23.00 WIB Menhankam/Panglima
ABRI Jenderal TNI Wiranto mengemukakan, ABRI menganggap pernyataan pimpinan DPR
agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat
individual, meskipun pernyataan itu disampaikan secara kolektif. Wiranto
mengusulkan pembentukan “Dewan Reformasi”.
Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ dan Forum Kota memasuki
halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR.
5.
Soeharto Meletakkan Jabatannya.
21 Mei Pukul 01.30 WIB, Ketua Umum
Pengurus Pusat MuhammadiyahAmien Rais dan
cendekiawan Nurcholish Madjid (almarhum)
pagi dini hari menyatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat
datang pemerintahan baru”.
Pukul 9.00 WIB, Soeharto mengumumkan
pengunduran dirinya pada pukul 9.00 WIB. Soeharto kemudian mengucapkan terima
kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat dan meninggalkan halaman Istana
Merdeka didampingi ajudannya, Kolonel (Kav) Issantoso dan Kolonel (Pol) Sutanto (kemudian
menjadi Kepala Polri). Mercedes hitam yang ditumpanginya tak lagi bernomor
polisi B-1, tetapi B 2044 AR.
Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap
melindungi presiden dan mantan-mantan presiden, “ABRI akan tetap menjaga
keselamatan dan kehormatan para mantan presiden/mandataris MPR, termasuk mantan
Presiden Soeharto beserta keluarga.”
Terjadi perdebatan tentang proses
transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu
yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan
konstitusional.
B.
Kelebihan dan Kekurangan
Sistem Pemerintahan Orde Baru
1.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Orde Baru
· Perkembangan
GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah
mencapai lebih dari AS$1.565
·
Sukses transmigrasi
·
Sukses KB
·
Sukses memerangi buta huruf
·
Sukses swasembada pangan
·
Pengangguran minimum
·
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
·
Sukses Gerakan Wajib Belajar
·
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
·
Sukses keamanan dalam negeri
·
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
·
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk
dalam negeri
2.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
·
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
·
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya
kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena
kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat
·
Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena
kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
·
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para
transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada
tahun-tahun pertamanya
·
Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan
yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
·
Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
(terutama masyarakat Tionghoa)
·
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
·
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak
koran dan majalah yang dibredel
·
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,
antara lain dengan program "Penembakan Misterius"
·
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke
pemerintah/presiden selanjutnya)
·
Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang
terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru
karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.Menurunnya kualitas
tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang
memperhatikan kesejahteraan anak buah.
·
Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset
kekayaaan negara dipegang oleh swasta
2.4
Sistem Perekonomian Indonesia
di Masa Reformasi
Pemerintahan reformasi diawali pada
tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan mahasiswa yang berdemo
menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya dikarenakan pemerintahan
Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara dan banyak yang melakukan
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tahun 1998 merupakan tahun terberat bagi
pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang
dampaknya sangat terasa di Indonesia. Nilai rupiah yang semula 1 US$ senilai
Rp. 2.000,- menjadi sekitar Rp. 10.000,- bahkan mencapai Rp. 12.000,- (5 kali
lipat penurunan nilai rupiah terhadap dolar). Artinya, nilai Rp. 1.000.000,-
sebelum tahun 1998 senilai dengan 500 US$ namun setelah tahun 1998 menjadi
hanya 100 US$. Hutang Negara Indonesia yang jatuh tempo saat itu dan harus
dibayar dalam bentuk dolar, membengkak menjadi lima kali lipatnya karena uang
yang dimiliki berbentuk rupiah dan harus dibayar dalam bentuk dolar Amerika.
Ditambah lagi dengan hutang swasta yang kemudian harus dibayar Negara Indonesia
sebagai syarat untuk mendapat pinjaman dari International Monetary Fund (IMF).
Tercatat hutang Indonesia membengkak menjadi US$ 70,9 milyar (US$20 milyar
adalah hutang komersial swasta). Pemerintahan reformasi dari tahun 1998 sampai
sekarang sudah mengalami beberapa pergantian presiden, antara lain yaitu :
·
Bapak B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat pemerintahan presdiden B.J
Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan-perubahan yang
cukup berarti di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk
menstabilkan keadaan politik di Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari
pemerintahannya karena melepaskan wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia
melalui jejak pendapat
·
Bapak Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli
2001)
Pada masa kepemimpinan presiden
Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup berati untuk menyelamatkan
Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman Wahid berakhir karena
pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis dan antar agama.
·
Ibu Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati mengalami
masalah-masalah yang mendesak yang harus diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi
dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasai
persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
1.
Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8
milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar
negeri sebesar Rp 116.3 triliun
2.
Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan
tengah dengan menjual beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri.
Akan tetapi, hutang Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara
dari berbagai asset telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat
berkurang.
A.
Faktor-faktor yang Mendorong Munculnya Reformasi
1. Adanya
ketidakadilan di bidang perekonomian dan hukum selama pemerintahan orde baru
selama 32 tahun
2. Krisis
Politik
Pembaharuan yang dituntut terutama ditukukan pada terbitnya lima paket
undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan yaitu :
·
UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilihan umum
·
UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan, kedudukan, tugas
dan wewenang DPR/MPR
·
UU No. 3 tahun 1985 tentang Parpoil dan golongan karya
·
UU No. 5 tahun 1985 tentang referendum
·
UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi massa
3. Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa orde baru terdapat banyak ketidakadilan terutama
yang menyangkut hukum bagi keluarga pejabat. Bahkan hkum dijadikan sebagai
pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rkayasa
dalam proses peradilan.
4. Krisis
Ekonomi Faktor penyebab krisis ekonomi yang melanda Indonesia antara lain :
·
Utang Luar Negeri Indonesia
·
Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945
·
Pola pemerintahan sentralistis
5. Krisis
Kepercayaan Krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi
kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Soeharto. Puncak dari ketidakpercayaan
rakyat adalah terjadinya berbagai aksi demonstrasi menentang pemerintah karena
mengeluarkan kebijakan yang melukai hati rakyat misal kenaikan BBM dan ongkos
angkutan pada 4 Mei 1998. puncak aksi rakyat dan mahasiswa terjadi pada 12 Mei
1998 dimana terjadi peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Trisakti oleh
aparat yaitu :
·
Elang Mulia Lesmana
·
Heri Hertanto
·
Hendriawan Lesmana
·
Hafidhin Royan
Yang
akhirnya mendorong timbulnya aksi massa lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998
sehingga terjadi aksi anarkis terutama ditujukan pada etnis Cina. Tuntutan
mundur kepada Soeharto semakin menguat setelah munculnya tokoh-tokoh masyarakat
yang ikut menuntut Soeharto mundur diantaranya :
a)
Gus Dur
b)
Amien Rais
c)
Megawati
d)
Sri Sultan Hemengkubuwono X (Yang dikenal dengan Tokoh
Deklarasi Ciganjur) pada tanggal 21 Mei 1998 kemudian menyerahkan kekuasaan
pada BJ. Habibie.
B.
Beberapa Kebijakan yang Dikeluarkan B.J Habibie untuk
Mewujudkan Tujuan dari Reformasi
1. Kebijakan
Dalam Bidang Politik
Reformasi dalam bidang politik
berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga
undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang
tersebut.
·
UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
·
UU No. 3 Tahin 1999 tentang pemilihan umum
·
UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan
DPR/MPR
2. Kebijakan
Dalam Bidang Ekonomi
Untuk memperbaiki prekonomian yang
terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan
Penyehatan Perbankan Nasional ( BPPN ). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU
No 5 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen:
3. Kebebasan
Dalam Menyampaikan Pendapat dan Pers
Kebebasan menyampaikan pendapat
dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari mumculnya
partai-partai politik dari berbagaia golongan dan ideology. Masyarakat dapat
menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan
dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada Pers. Reformasi
dalam Pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Ijin Usaha
Penerbitan ( SIUP ).
4. Pelaksanaan
Pemilu
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil
diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang
demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pemerintahan
B. J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur . B.J.Habibie
mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum
tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dibawah pengawasan UNAMET.
Hasil jajak pendapat tersebut menunjukan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur
lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada
tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik
Demokratik Timor Leste.
Selain dengan adanya
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie, perubahan juga
dilakukan dengan penyempurnaan pelaksanaan dan perbaikan peraturan-peraturan
yan tidakk demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan
tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang
mengacu kepada prinsip pemisahan kekuasaan dn tata hubungan yang jelas antara
lembaga Eksekutuf, Legislatif dan Yudikatif.
Masa
reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain :
1.
Keluarnya ketetapan MPR RI No X / MPR/1998 Tentang
Pokok-Pokok Reformasi.
2.
Ketetapan No VII/MPR/ 1998 tentang pencabutan Tap MPR
tentang referendum
3.
Tap MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan
negara yang bebas dari KKN.
4.
Tap MPR RI No XIII/MPR/1998 tentang pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden RI.
5.
Amandemen UUD 1945 sudah sampai Amandemen I,II,III,IV.
2.5
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono
Masa
kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu :
1.
Mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
2. Kebijakan kontroversial pertama itu
menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
3. Mengandalkan pembangunan
infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang
investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah
diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu,
yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah. Investasi
merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari
kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi
investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
4. Lembaga kenegaraan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan SBY mampu memberantas
para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan sebelumnya karena SBY
menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY tidak menindak tegas
orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi money politic dan
koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang mengulanginya.
5. Program konversi bahan bakar minyak
ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan bakar minyak semakin menipis
dan harga di pasaran tinggi.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan
kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi
kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia,
diharapkan jumlah kesempatan
kerja juga akan bertambah.
Selain
itu, pada periode ini pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dima `ksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat
kecil diantaranya PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program
ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
Pada
pertengahan
bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi
seluruh
sisa
utang
pada IMF sebesar 3,2 miliar
dolar AS. Dengan
ini, maka
diharapkan Indonesia tak
lagi
mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri
kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk
kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa
di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta
jiwa pada bulan Maret 2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang
(perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang
dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu
kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap,
karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih
kurang kondusif.
Namun,
selama
masa
pemerintahan SBY,
perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup
menyita
perhatian
adalah
inflasi.
Sejak
tahun 2005-2009, inflasi
berhasil
ditekan
pada single digit. Dari
17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada
tahun 2009. Tag
line strategi
pembangunan
ekonomi SBY yang berbunyi
pro-poor, pro-job,
dan pro
growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar
diwujudkan
dengan
turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010.
Artinya, hampir
sebanyak 6 juta orang telah
lepas
dari
jerat
kemiskinan
dalam
kurun
waktu 5 tahun.
Ini
tentu
hanya
imbas
dari
strategi SBY yang pro growth yang mendorong pertumbuhan
PDB.
Imbas
dari
pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang
memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sector riil yang tentu saja
banyak membuka lapangan kerja baru.
Memasuki tahun kedua masa jabatannya,
SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI). Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan
ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025
dengan pendapatan perkapita antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total
perekonomian (PDB) berkisar antara USS 4,0-4,5 triliun
Pada tahun 2006
Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary Fund).
Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF
dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada
luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi
antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat
dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran
kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka
menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas pada
turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak dikarenakan
sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.
2.6
Masa Kepemimpinan Joko Widodo
Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai
Presiden RI ke-7, Periode 2014 – 2019, mendapat sambutan meriah. Dibalik
kemeriahan, tugas Jokowi sebagai presiden sungguh berat. Wawancara DW dengan Rajiv
Biswas.
Saat
ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran
soal korupsi dan proteksionisme. Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih
hati anggota parlemen supaya bisa mendukung penuh langkah-langkah
pemerintahannya, khususnya terkait upaya menghidupkan kembali pertumbuhan
ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang telah melambat dalam beberapa bulan
terakhir serta defisit yang
semakin tinggi.
Menurut
Kepala analis ekonomi dari HIS untuk kawasan Asia-Pasifik, RajivBiswaskepada
Deutshce Welle (DW), kendati Jokowi sudah cukup akrab dengan
kebijakan-kebijakan pasar, tetapi selama kampanye dia telah memberikan
sinyalemen yang akan lebih nasionalis, mendukung agenda yang terfokus pada
pelindungan sumber daya alam dan perusahaan-perusahaan lokal. Tak pelak, itu
semua membuat investor-investor asing ketar-ketir.
Ditekankan
olehnya, jika pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu mewujudkan agenda
reformasi terkait upaya meningkatkan iklim bisnis dan membuat Indonesia lebih
kompetitif, maka investor-investor global bisa dengan mudah kehilangan
kepercayaan terhadap
prospek bisnis di Indonesia. Berikut petikan wawancaranya.
DW: Banyak analis
berpendapat bahwa ekonomi Indonesia beberapa tahun belakangan kinerjanya dibawah
harapan. Terakhir, Bank Indonesia (BI), yang merupakan Bank sentral, telah
merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, dari 5,9 persen
menjadi 5,1 persen. Mengapa ekonomi Indonesia seperti kehilangan vitalitasnya?
Rajiv Biwas: Karena ada risiko yang
cukup signifikan, dimana pemerintahan yang baru akan mengeluarkan
kebijakan-kebijakan populis demi meningkatkan anggaran pemerintah. Pertumbuhan
ekonomi Indonesia dalam 18 bulan terakhir berjalan moderat akibat lemahnya
kinerja ekspor. Hal itu, terjadi seiring munculnya dampak kebijakan pengetatan
moneter setelah BI menaikkan suku bunga demi mengendalikan tekanan inflasi.
Buah dari kebijakan BI tersebut juga telah menyebabkan pertumbuhan produk
domestik bruto (PDB) moderat, dimana pada tahun lalu tumbuh sekitar 6 persen
tetapi anjlok pada kuartal kedua 2014 menjadi
5,1 persen year-on-year (yoy).
Pelantikan presiden
baru tentu akan sangat penting bagi paparan ekonomi Indonesia. Presiden SBY
akhirnya turun setelah 10 tahun berkuasa, dimana dia meningalkan warisan
pemerintahan demokrasi dan kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Dalam
pemerintahan yang baru, Jokowi akan memainkan peran yang cukup menentukan dalam
membentuk masa depan ekonomi bangsa melalui kebijakan-kebjikan ekonomi. Bukan
hanya itu, Jokowi juga akan memainkan peran untuk memutuskan apakah akan
mengupayakan strategi globalisasi dan memperluas integritas internasional atau
akan lebih nasionalis, dengan melindungi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Satu hal yang juga menjadi tantangan
yang bakal dialami pemerintahan Jokowi adalah partai PDI-P, yang menggolkan
Jokowi menjadi Presiden RI, setelah berkoalisi hanya mampu menguasai 40 persen
kursi parlemen. Posisi ini, tentu menjadi hal serius bagi agenda reformasi Jokowi.
Outlook
jangka menengah masa depan Indonesia akan dibentuk oleh agenda kebijakan
presiden serta para menteri bidang ekonomi yang ditunjuk. Sebab dalam dua tahun
terakhir telah ada kebijakan nasionalis yang cukup signifikan, khususnya
disektor sumber daya alam. Perhatian utama bagi para investor global adalah
apakah hal tersebut bisa diterapkan dalam sektor industri lainnya.
Presiden
Jokowi,
harus melakukan reformasi terbesar pada sektor ekonomi mikro. Ini yang menjadi
kunci utama.Beberapa prioritas dalam pemerintahan Jokowi adalah mengakselerasi
perkembangan infrastruktur untuk pembangkit listrik, transmisi, pelabuhan,
bandara dan jalan raya. Secara signifikan meningkatkan mutu pendidikan serta
pelatihan kejuruan untuk membangun modal sumber daya manusia Indonesia dalam
sektor-sektor industri
kunci.
Pemerintahan
Jokowi juga perlu berhati-hati dalam mengatur pengeluaran negara, seperti
pengeluaran untuk menjaga defisit agar tetap rendah dan membatasi utang
pemerintah terhadap rasio PDB. Salah satu langkah yang juga penting yakni
mengurangi subsidi BBM, yang masih menguras sumber fiskal negara.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
1) Di pertengahan
dasawarsa tahun 1960-an terdapat beberapa arsip Belanda dan Indonesia yang
berisikan tentang sistem administrasi pada masa pemerintahan Belanda yang
terjadi pada abda ke-19 dan abad ke-20 yang dibuka untuk umum. Bahkan hasil
pengkajian yang lebih mendalam dari arsip – arsip tersebut melahirkan berbagai
temuan yang membantah berbagai pendapat tentang masa silam, contohnya sistem
tanam paksa yang menimpa para petani di Pulau Jawa saat itu, banyak sejarahwan
yang berpendapat bahwa hal itu telah menjadikan petani di Jawa menjadi lebih
miskin, padahal tidak demikian.
2) Masa orde
lama dimulai dari tanggal 17 Agustus 1945 saat Indonesia merdeka. Pada saat
itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kegiatan produksi terhenti pada
tingkat inflasi yang tinggi. Indonesia pernah mengalami sistem
politik yang demokratis yakni pada periode 1949 sampai 1956. Pada tahun
tersebut, terjadi konflik politik yang berkepanjangan dimana
rata-rata umur kabinet hanya dua tahun sehingga pemerintah yang berkuasa
tidak fokus memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yangterjadi pada saat
itu. Selama periode 1950an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan jaman
kolonial, struktur ini disebut dual society dimana struktur dualisme
menerapkandiskriminasi dalam setiap kebijakannya baik yang langsung maupun
tidak langsung.
3) Pada masa
Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh
kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi
swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada
usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat
inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat.
Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun
1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun.
4) Pemerintahan
reformasi diawali pada tahun 1998. Peristiwa ini dipelopori oleh ribuan
mahasiswa yang berdemo menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya
dikarenakan pemerintahan Bapak Soerhato dianggap telah banyak merugikan Negara
dan banyak yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Tahun 1998
merupakan tahun terberat bagi pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai akibat
krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia.
5)
masa
pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang berada pada masa keemasannya.
Indikator yang cukup menyita perhatian adalah inflasi.. Sejak tahun 2005-2009, inflasi
berhasil ditekan pada single digit. Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96%
pada tahun 2009. Tagline strategi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi
pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan kemudian ditambahkan dengan pro
environment) benar-benar diwujudkan dengan turunnya angka kemiskinan dari
36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir
sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat kemiskinan dalam kurun waktu 5
tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY yang pro growth yang mendorong
pertumbuhan PDB.
6) Saat
ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang mandek menyusul naiknya kekhawatiran
soal korupsi dan proteksionisme. Bukan hanya itu, Jokowi juga harus bisa meraih
hati anggota parlemen supaya bisa mendukung penuh langkah-langkah
pemerintahannya, khususnya terkait upaya menghidupkan kembali pertumbuhan
ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang telah melambat dalam beberapa bulan
terakhir serta defisit yang semakin tinggi.
Komentar
Posting Komentar